undang undang apotek. Apotek: 1. undang undang apotek

4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. apoteker adalah untuk menjamin bahwa pasien menerima obat dan pengobatan dengan baik, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan terapi. Tempat menyediakan dan menyimpan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Usaha-usaha penyelidikan (penelitian) oleh Lembaga. -Apotek Kasih Jaya tidak membeli obat pada PBF melainkan melalui PBAK (Pedagang Besar Alat Kesehatan). Unduh. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan Obat farset June 16, 2021 Apoteker, Mahasiswa Apt Leave a comment. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokterUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam bisnis apotek dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. ULASAN Apoteker Menurut Peraturan Perundang-undangan Apoteker yang maksud di sini adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 9 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. b. fungsi PBF terdiri dari : 1. 1. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga ini bertujuan untuk memberikan informasi dan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan terutama apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dalam hal pengelolaan obat rusak dan. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufperkembangan praktek kefarmasian (implementasi dr PP 51/2009,dimensi baru pekerjaan kefarmasian,peran apoteker sebagai tim pelayanan kefarmasian,aspek pendukung profesional seorang apoteker). Informasi geotag Apotek b. “Jika apoteker tidak lagi mempunyai perlindungan hukum. 23 Ta hun 1992 di negara kita ini. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Republik. Departemen Kesehatan Republik Indonesia:Jakarta 6. Undang-Undang, Struktur Organisasi Apotek, pengelolaan administrasi dan obat apotek, aspek bisnis, pharmaceutical care dan KIE di apotek Minggu ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan 1 Mahasiswa mampu memahami : 1. Peraturan larangan ini tidak berlaku terhadap penyerahan obat-obatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat 3 dan 4 Pasal 51 dari “Reglement DVG”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pekerjaan Kefarmasian. Selasa, 2 Februari 2021. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam:a. A. FARMASI. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain; Asli dan salinan/fotocopy surat ijin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan. Apotik dengan ke putusan Menteri Kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP 51/2009), Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apotek dikelola oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah diberi izin untuk mengelola apotek yang dibantu oleh asisten apoteker (Pratiwiningsih, 2008). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannya pun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker,Daftar tersebut memiliki catatan yang cukup panjang, mulai dari a sampai z. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. Undang-undang No. Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki: SNI; Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau. 00 – 24. 2. 9 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara. wajib memiliki apoteker yang memiliki SIzin Praktik Aurat poteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping. Tidak aktif lagi menjalankan kegiatan usaha Apotek; 2. Daftar obat wajib Apotik No, 3 sebagai tambahan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tr,lo. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. Agar usaha Anda ini bisa mendapatkan legalitas yang sesuai dengan undang-undang. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002. lokasi; b. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat pengajuan penyesuaian RUU Kefarmasian yang kini tercantum dalam Prolegnas long list 2019 – 2024 nomor 82 menjadi RUU Praktik Apoteker. Peran strategis praktik kefarmasian itu tertuang dalam PP No. Menurut KepMenKes RI nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 pasal 1 menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia (Anonim, 2002). SURAT PERMOHONAN DIATAS MATERAI Rp. 5. Unduh Version Diunduh 12155 Ukuran Dokumen 379. 22 tahun 1997. [23] Pengaturan Apotek bertujuan untuk: a. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. H. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. Ancaman pidana terhadap pidana penyertaan adalah sama dengan ancaman pidana terhadap pelaku utamanya. Apotek panel adalah apotek yang bekerjasama dengan PBF dalam mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh PBF yaitu :. Kementerian Kesehatan RI. Pemilik Apotek (Pemilik Sarana Apotek). Dalam perdagangan online ini, tentu saja penjualan obat-obatan juga termasuk di dalamnya. apoteker calon penanggung jawab PBF Cabang disertai dengan kelengkapan administratif sebagai berikut: a. Jl. 1937 Nomor 541 ). INFO NASIONAL - Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), kata Wakil Ketua III Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Raden Pardede,. 2011. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan Obat Landasan Hukum Apotek Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam: a. Undang-undang Obat Keras (St. 1 Tinjauan Umum tentang Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, definisi apotek adalah sarana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. c. undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakanSurat Izin Kerja Apoteker (“SIKA) adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peredaran Obat dan Kosmetik secara Daring. Petunjuk teknis ini membahas rincian pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi tujuan, manfaat, pihak yang terlibat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tahapan pelaksanaan serta. Untuk peningkatan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufContoh: obat antimabuk seperti antimo, obat anti flu seperti noza, decolgen, dan lain-lain. mengikatnya undang-undang. Sanksi apa saja (administratif dan pidana) yang dapat diberikan terhadap Apotik, dapatkah apoteker pengelola apotik menjadi tersangka? 5. 36 Tahun 2009; “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. merupakan harga jual tertinggi obat di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. Mengingat : 1. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) Pelayanan Apotek Apotek diwajibkan untuk melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan yang seluruh pelayanan di pertanggung jawabkan kepada Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. 16. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sediaan farmasi tidak hanya terdapat di Apotek tetapi juga di Toko Obat. Pemenuhan tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang […] APOTEK: Struktur Organisasi, Tupoksi/Jobdesnya serta Registrasi, Izin Praktik & Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Pendirian Apotek, Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek Hadi Kurniawan Berdasarkan Permenkes No. Ketentuan Umum mengenai Apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar. RSU Muslimat Ponorogo. Diunduh 1521. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. Jabatan Fungsional Apoteker . Obat-obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan bebas terbatas relatif aman digunakan untuk pengobatan sendiri (swamedikasi). 1937 No. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. O O N o E O pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) sertaApotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. 11 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang •Hak dan Kewajiban. yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan memin imalkan risiko terjadinya efek samping karena. apoteker calon penanggung jawab PBF Cabang disertai dengan kelengkapan administratif sebagai berikut: a. Apotek; Mengingat : 1. Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan. Apoteker dapat menjadi tersangka, apabila pengadaan dan penerimaan serta. Pasal 1. Persyaratan Pendirian Apotek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perlu ditetapkan peraturan perundangan dalam bidang farmasi. Konsep apotek online memang telah mulai populer diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Terdiri dari 3 poin. HET adalah harga jual tertinggi obat di toko apotek, obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. Menurut Undang-undang Farmasi tersebut, apotik adalah alat distribusi perbekalan farmasi yang tidak lepas dari pengawasan Pemerintah dan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah (Pasal 14 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan. 3. 817. 5 tahun 1962, Lembaran-Negara tahun 1962 No. b. Upaya lainnya seperti memberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan berupa pendidikan kesehatan. M. dr. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1978 No, 37 Tambahan Lembaran Negara, No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. 9 Thn 2017 Tentang Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. (Daftar sesuai Lampiran 1) € € € € € Sehubungan dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jikaUndang-undang Republik Indonesia No. 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut Surat Izin Apotik (SIA) apabila : a. TENTANG . Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 10) f. d. H. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 1027 tahun 2004) Pasal 15 ayat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Apotek adalah suatu tempat, tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluranPemerintah telah mengatur undang-undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. APOTEK: Struktur Organisasi, Tupoksi/Jobdesnya serta Registrasi, Izin Praktik & Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Pendirian Apotek, Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Tugas dan Fungsi Apotek. gzaluenkes/per/x1g93PKL APOTEK 2. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2 poin itu, hanya bisa diberikan oleh Apoteker dan sarana pelayanan kesehatan Apotek. Beni Satria, M. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di Klinik, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu,. Permenkes No 34/2021 : Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik. Dapat menjelaskan Kode Etik Apoteker 7. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 87 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 20 Mei 2021 Diperbarui Kamis, 20 Mei 2021 Permenkes 2-2021 Penetapan dan Perubahan […]Sesuai namanya, Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 ini membahas tentang Apotek. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495). Meracik obat merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian yang merupakan wewenang apoteker. 2. b. bahwa jabatan fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya yang. 2. Pasal 4 dan pasal 10 Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan tempat dilakukannya kegiatan kefarmasian dengan kegiatan pengadaan obat, penyimpanan obat dan peracikan serta penyaluran obat. Undang-Undang No. 2. Unduh Version Diunduh 27276 Ukuran Dokumen 408. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. 193 7 No. Dokumen ini penting untuk meningkatkan mutu dan akreditasi rumah sakit serta perlindungan bagi pasien dan masyarakat. 12. Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, Toko Obat, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 01. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Studi kasus yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. a. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek. txt) or view presentation slides online. Menurut PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1. -4- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. H. Tugas dan Fungsi Apotek Tempat Pengabdian Profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Bangunan apotek harus bersifat permanen dapat. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Apotek a. pelayanan medik dan. Pedoman ini meliputi aspek-aspek seperti pengadaan, penyimpanan, pengiriman, penarikan kembali,.